Jokowi dan Spirit Demokrasi

Tinjauan ini berusaha agar tetap berpegang pada prinsip netralitas dan independensi dalam spirit obyektivitas keilmuan dan moral keagamaan. Membahas perkembangan negara Indonesia saat ini tidak dapat dilihat hanya dalam penggalan, tapi harus disimak secara utuh dari berbagai perspektif dalam
rangkaian sejarah panjang perjalanan anak bangsa.
Namun demikian bila ditarik benang merah sesungguhnya semua itu pokok pangkalnya adalah "karakter bangsa".

1. Seusai Perang Dunia, banyak negara yang baru merdeka dari cengkeraman penjajah menerapkan sistem
   demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tak terkecuali Indonesia. Sehingga akhirnya sistem demokrasi menjadi konsensus dunia. Namun dalam perjalanannya, transisi menuju demokrasi tersebut menghadapi tantangan dan mengalami pasang surut dalam konflik, yang secara akademis dianggap sebagai ciri khas negara berkembang yang baru belajar berdemokrasi.
   Di satu sisi, sistem demokrasi sebagai pilihan cara yang paling sesuai dalam mengelola negara telah menemukan konfirmasi dan mendapatkan model pada negara Amerika Serikat yang berhasil bertahan eksis berturut-turut selama ratusan tahun. Sementara di sisi lain, dunia muslim yang telah mengukir sejarah pemerintahan dengan sistem khilafah yang diilhami spirit agama Islam, selain tak terhindar dari masalah konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan yang tak jarang diwarnai kekerasan yang akut, alih2 membuktikan bahwa Islam memiliki konsep bernegara pada akhirnya tidak dapat bertahan lama dan mengalani keruntuhan. Pada dasarnya mengurus negara adalah mengurus dunia. Sementara Nabi saw sendiri berpesan bahwa 'kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian'. Dan sebagaimana juga  beliau katakan bahwa misi utama beliau di dunia adalah untuk menegakkan moral, akhlak di dalam seluruh aspek kehidupan.
2. Di Indonesia sendiri, sebagai negara republik muda, proses transisi menuju demokrasi diwarnai konflik tajam yang saling menafikan di antara pemimpin negeri. Mulai dari tampilnya jenderal Soeharto dengan sistem diktator militer berusaha menghapus jejak sejarah pendahulunya. Sedangkan Soekarno sendiri hampir sepanjang pemerintahannya harus berhadapan berbagai konflik dan berhasil menumpas berbagai gerakan sparatis.
   Sampai di sini dua hal penting yang perlu dicatat adalah (a) SOEKARNO ADALAH SEORANG PEMIMPIN CENDEKIAWAN DAN SOLIDARITY MAKER; (b) DIALAH SATU2NYA PEMIMPIN YANG MEMILIKI OBSESI SERAYA MENYERUKAN PERLUNYA DILAKUKAN NATION AND CHARACTER BUILDING.
3. Praktis negara dan bangsa Indonesia belum lama berdemokrasi. Sejak muncul era reformasi yang belum genap usia dua dekade saja sudah dua kali sistem demokrasi yang sedang dibangun dan tumbuh itu dicedarai oleh peristiwa politik yang berlawanan dengan prinsip demokrasi justru oleh tokoh reformasi itu sendiri . Pertama, diganjalnya Megawati Soekarnoputri untuk menuju kursi presiden RI dengan dalih agama. Kedua, pelengseran Gus Dur. Terakhir adalah praktik sistem demokrasi yang penuh konflik brutal yang nyaris memecah belah bangsa menandakan bahwa bangsa Indonesia memang belum dewasa dalam berdemokrasi. Mulai dari sebaran secara massif tabloid obor, gugatan hasil Pilpres 2014 ke MK hingga terbitnya UU MD3 yang mempertontonkan karakter kepemimpinan bukan sebagai negarawan namun semata lebih pada berorientasi kekuasaan, kian menambah lebar jarak dari kehidupan demokrasi. Itulah catatan sejarah zaman pemerintahan SBY sampai dengan akhir kekuasaannya. Namun setelah tongkat estafet pemerintahan berpindah ke tangan Jokowi berkat upaya dan peran semua pihak, NKRI masih tegak berdiri memasuki tahun ke-73.
   Sampai di sini dua hal juga yang perlu dicatat. Pertama, Jokowi dan komitmennya telah berhasil meletakkan dasar praktik demokrasi yang lebih sehat dan dewasa. Kedua, konsistensi dalam berpolitik yang ditunjukkan dan dijalankan Megawati S merupakan aset dan fundasi ketahanan bangsa lebih berharga dari sekadar urusan ekonomi. 

Simak Juga: