Bulan Pebruari 2019 lalu terbetik kabar bahwa ormas Islam NU dn Muhammadiyah diusulkan oleh divisi riset UGM sebagai kandidat penerima penghargaan Nobel perdamaian dunia. Alasan utamanya adalah melalui kegiatan pendidikan, sejak Indonesia belum lahir kedua ormas tersebut dinilai telah memberikan andil besar dalam menyemai bibit demokrasi
dan perdamaian pada peserta didiknya yang berbasis pluralisme, antara lain dengan pertukaran proses pendidikan lintas etnis dan agama seperti di Kalbar, NTT dn Papua. Karena kedua ormas tersebut meyakini bahwa perbedaan itu rahmat, sejalan dengan spirit dan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Lepas dari kelanjutan kabar Nobel tersebut, sebagaimana diketahui bahwa kedua ormas tersebut memiliki jaringan dan aset pendidikan yang luas dan besar dalam dunia pendidikan, baik NU dengan ribuan pondok pesantren maupun Muhammadiyah dengan fasilitas fisik yang 'wah' dan tersebar di berbagai pelosok negeri. Meski dari perspektif dan sebagai entitas bisnis, sesungguhnya hal tersebut bukan sesuatu yang istimewa.
Hanya saja, patut disayangkan utamanya sejak Indonesia memasuki era reformasi, bahwa sebagian eksponen dan elemen Muhammadiyah yang direpresentasikan Amin Rais dan Din Syamsudin beserta pengikut dan simpatisannya dalam kiprah politik praktis rupanya memperlihatkan berbagai sikap dan langkah kurang bijak yang tak senapas dan tak sejalan bahkan dapat disebut paradoks dengan spirit demokrasi dan perdamaian dalam bingkai NKRI yang selama itu dengan susah payah dibangun serta dikembangkan oleh kedua ormas tersebut.
Hal tersebut ke depan masyarakat berharap seyogianya menjadi perhatian dan koreksi bersama.
