Untuk Kepentingan Penguasa atau Rakyat?
- Tahun 1999 PDI-Perjuangan yang berhasil keluar sebagai pemenang Pemilu, ternyata gagal mengantarkan Ketua Umummnya, Megawati Soekarnoputri, menduuduki kursi presiden RP karena 'diganjal' oleh 'Poros Tengah' yang dimotori PAN (Partai Amanat Nasional) atau dalam hal ini tokoh reformasi Amin Rais, dengan mengangkat issu agama tentang hukum kepemimpinan perempuan dalam Islam.
- Pengalaman pahit yang dirasakan PDI-P khususnya Megawati S telah mengajarkan PDI-P untuk kemudian mengambil sikap mendukung dilakukan amandemen UUd 194 yang salah satunya adalah menetapkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Satu kebijakan yang merupakan pertama kali dibuat dalam sepanjang perjalanan sejarah Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, SBY lah yang pertama kali berhasil 'memetik buah manisnya' hingga dua periode yakni tahun 2014 dan 2009.
- Tahun 2019, persis 20 tahun kemudian, PDI-P kembali berhasil keluar sebagai pemenang Pemilu, sekalgus berhasil membangun koalisi dan menguasai kursi DPR hingga 65%. Momen ini dimanfaatkan oleh PDI-P menginisiasi untuk mengamandemen UUD 45 secara parsial dengan terget 'mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Tujuan terselubungnya jelas, yakni Pilpres 2024 akan ditarik dari tangan rakyat alias tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi kembali dipilih oleh MPR..!. Pertimbangannya sederhana: Dengan modal koalis 65% di Parlemen, PDI-P merasa yakin dan percaya diri tak akan lagi alih-alih dipecundangi dalam Pilpres, bahkan dapat mengendalikan hasilnya. Tahun 2024 rakyat bakal tak lagi menjadi pemegang kedaulatan. Karena pada dasarnya kekuasaan politik itulah sesungguhnya yang menjadi kepentingan dan tujuan utama para elit politik. Bagi partai politik wabil khusus politisi, tidak panting apakah pilpres dilakukan di MPR atau dipilih secara langsung oleh rakyat. Bagi mereka yang paling penting adalah bagaimana memenangkan persiangan dan meraih kekuasaan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat dan esensi politik hanyalah sebuah permainan akal-akalan dan saling mengakali. Bagi bangsa Indonesia yang masih dalam tahap transisi menuju demokrasi, rakyat sendiri lebih banyak menjadi penonton dari pada sebagai pemegang kedaulatan.
